Pada tanggal 9 Maret 2026, pemerintah Filipina secara resmi menerapkan kebijakan baru yang mengatur sistem kerja empat hari dalam sepekan untuk pegawai negeri sipil (PNS). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipicu oleh ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah, terutama setelah terjadinya konflik yang memengaruhi pasokan energi global.

Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi pemerintah, menjaga kestabilan ekonomi, serta beradaptasi dengan tantangan yang muncul akibat harga BBM yang terus melonjak. Keputusan ini juga merupakan bagian dari upaya Filipina untuk meningkatkan efisiensi sumber daya negara dalam kondisi yang tidak pasti ini.

Fokus pada Penghematan Energi

Selain perubahan sistem kerja, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan penghematan energi yang wajib diterapkan di seluruh instansi pemerintahan. Beberapa langkah penghematan yang diberlakukan antara lain:

  1. Pengurangan Konsumsi Energi: Setiap instansi pemerintah diminta untuk mengurangi penggunaan listrik dan bahan bakar minyak sebesar 10-20%.
  2. Pembatasan Perjalanan Dinas: Pemerintah juga menghentikan sementara perjalanan dinas yang tidak mendesak.
  3. Optimalisasi Rapat Internal: Agar lebih efisien, rapat-rapat internal harus digelar dengan cara yang lebih terorganisir dan meminimalkan aktivitas yang melibatkan mobilitas tinggi.

Keputusan ini tercantum dalam Memorandum Circular No. 114, yang merujuk pada aturan dari Civil Service Commission Philippines yang diperbarui pada tahun 2025. Kebijakan ini akan berlaku hingga ada keputusan resmi mengenai pencabutannya.

Implementasi Kerja Jarak Jauh

Sebagai bagian dari upaya efisiensi, beberapa instansi pemerintah Filipina, seperti Department of Trade and Industry (DTI) di Kota Makati, juga mulai menerapkan sistem kerja jarak jauh (remote work) mulai 13 Maret 2026. Langkah ini memberikan fleksibilitas kepada pegawai untuk bekerja dari rumah, yang sekaligus mengurangi kebutuhan akan perjalanan serta penggunaan sumber daya energi.

Respons Dunia Usaha

Meskipun kebijakan ini lebih berfokus pada sektor pemerintahan, respons dari dunia usaha juga cukup signifikan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Telecommuting pada 2018, sektor swasta sudah lebih fleksibel dalam hal pengaturan waktu kerja. Namun, para pengusaha di Filipina meminta agar kebijakan ini dibahas lebih lanjut untuk menghindari dampak negatif terhadap operasional bisnis.

Ferdinand Ferrer, Presiden Philippine Chamber of Commerce and Industry, menekankan pentingnya konsultasi yang mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan terkait kebijakan sistem kerja empat hari ini. Menurut Ferrer, meskipun konsep kerja fleksibel sudah diterima di sektor swasta, penerapan secara menyeluruh di sektor publik harus diperhitungkan dengan cermat agar tidak mengganggu produktivitas dan kinerja bisnis.

Kebijakan Serupa di Masa Krisis Minyak

Penerapan sistem kerja empat hari dalam seminggu bukanlah hal baru bagi Filipina. Pada tahun 1990, pemerintah Filipina juga mengimplementasikan kebijakan serupa saat negara menghadapi krisis minyak akibat Perang Teluk. Pada waktu itu, pengurangan hari kerja dan penghematan energi dilakukan untuk menanggulangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh gejolak pasokan minyak global.

Apa Dampaknya untuk Ekonomi Filipina?

Penerapan kebijakan ini tentu memiliki dampak yang cukup besar terhadap pola kerja di Filipina. Walaupun tujuan utamanya adalah efisiensi energi dan penghematan biaya operasional, tantangan yang dihadapi tidak sedikit. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa produktivitas pegawai tetap terjaga meskipun ada pengurangan hari kerja.

Selain itu, sektor bisnis harus menyesuaikan dengan perubahan ini. Dalam jangka panjang, sistem kerja empat hari mungkin akan menjadi model yang lebih fleksibel dan berkelanjutan, tetapi perlu adanya penyesuaian agar dapat mengakomodasi kebutuhan operasional yang beragam, baik di sektor publik maupun swasta.

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah Filipina mengenai sistem kerja empat hari adalah respons strategis terhadap krisis energi global dan lonjakan harga bahan bakar minyak. Sementara kebijakan ini bisa membantu mengurangi konsumsi energi dan menjaga kestabilan ekonomi, tantangan terbesar terletak pada bagaimana memastikan bahwa efektivitas kerja tetap terjaga dan tidak mengganggu dunia usaha. Penerapan sistem kerja fleksibel ini mungkin akan menjadi tren yang berkembang, namun perlu ada konsultasi lebih lanjut dengan berbagai pihak agar dampaknya bisa dimaksimalkan.