Aksi unjuk rasa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim) berujung ricuh pada Selasa, 21 April 2026, setelah ratusan massa kecewa karena Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, tidak keluar menemui mereka meskipun diketahui berada di dalam kantornya. Massa, yang diperkirakan berjumlah lebih dari 4.000 orang, awalnya menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur, namun ketegangan mulai memuncak ketika tidak ada perwakilan dari pemerintah yang menemui mereka.

Massa Kecewa, Gubernur Tak Keluarkan Respons

Aksi dimulai pada siang hari dengan orasi yang berlangsung tenang di depan kantor gubernur. Namun, kekesalan peserta aksi meningkat setelah beredar informasi bahwa Gubernur Rudy Mas’ud sebenarnya ada di dalam kantor, tetapi enggan menemui mereka. Salah seorang peserta aksi, Ray (22), mengungkapkan kekecewaannya, “Kami sudah menunggu lama, bahkan dengar beliau ada di dalam, tapi tidak ada yang keluar. Itu yang membuat suasana jadi panas.”

Ketegangan semakin tinggi menjelang sore. Massa yang telah menunggu berjam-jam merasa diabaikan, sementara tidak ada respons dari pihak gubernur atau pemerintah setempat. Situasi yang sebelumnya berjalan damai mulai berubah ricuh sekitar pukul 18.30 WITA, ketika aparat kepolisian terpaksa menggunakan water cannon untuk membubarkan massa. Beberapa peserta aksi bertahan di sekitar kawasan Bank Indonesia, sementara terjadi saling dorong dan lempar antara massa dan petugas.

Puncak kericuhan terjadi sekitar pukul 19.30 hingga 20.00 WITA, sebelum akhirnya aparat dapat memukul mundur peserta aksi dan kondisi mulai kembali kondusif. Peristiwa ini menarik perhatian banyak pihak karena aksi yang sebelumnya berjalan damai berubah ricuh akibat tidak adanya respons langsung dari pemerintah, meskipun massa telah menunggu sepanjang hari.

Tuntutan Direspons DPRD Kaltim

Sebelum aksi berpindah ke Kantor Gubernur, massa lebih dulu melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kaltim. Di sana, mereka mendapatkan respons langsung dari sejumlah pimpinan DPRD Kaltim yang turun menemui mereka. Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, khususnya mengenai dorongan untuk menggunakan hak angket guna melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

“kami sudah menemui adik-adik mahasiswa dan menerima langsung aspirasi mereka. Tuntutan ini akan kami tindak lanjuti melalui rapat pimpinan bersama seluruh unsur pimpinan dan ketua fraksi,” ujar Ekti di hadapan massa. Ia juga menambahkan bahwa proses di DPRD Kaltim memiliki mekanisme yang harus dilalui, sehingga setiap keputusan harus dibahas lebih lanjut dalam forum resmi.

Ekti juga mengungkapkan bahwa, secara prinsip, ada kesamaan pandangan di internal DPRD terhadap tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa. “Dukungan awal dari unsur pimpinan dan ketua fraksi sudah ada. Tujuh fraksi pada prinsipnya berada dalam posisi yang sama,” lanjutnya.

Tindak Lanjut Tuntutan

Massa yang semula menuntut agar DPRD Kaltim menggunakan hak angket sebagai alat pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, akhirnya mendapatkan ruang dialog dengan legislatif. Meskipun demikian, Ekti menekankan bahwa meski ada kesamaan pandangan dalam mendukung tuntutan mahasiswa, segala keputusan tetap harus dibahas secara resmi di rapat pimpinan.

“Kami memahami aspirasi yang disampaikan dan pada dasarnya memiliki pandangan yang sama. Namun tetap akan dibahas melalui rapat pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya,” tambahnya.

Dengan respons cepat yang diberikan oleh DPRD Kaltim, perhatian kini berfokus pada langkah konkret yang akan diambil oleh legislatif dalam menindaklanjuti tuntutan mahasiswa melalui mekanisme resmi yang berlaku.

Kondisi Terkini
Peristiwa ini semakin menarik perhatian karena tidak hanya terkait dengan ketidakpuasan massa terhadap sikap Gubernur, tetapi juga bagaimana DPRD Kaltim akan menangani tuntutan yang semakin besar. Kini, semua mata tertuju pada rapat pimpinan DPRD yang akan memutuskan apakah tuntutan penggunaan hak angket akan diterima dan dibawa ke pembahasan lebih lanjut.

Seiring berjalannya waktu, massa yang semula kecewa berharap bahwa DPRD Kaltim dapat memberikan jalan bagi pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.